Manado —24 Desember 2025 Pegiat anti korupsi Sulawesi Utara, Rolly Wenas, mendorong Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk membenahi dan mengevaluasi pola pengembangan karier aparatur teknis, khususnya di Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sulawesi Utara dan balai-balai teknis lainnya di Indonesia.
Rolly menyoroti fakta adanya sumber daya manusia (SDM) lokal yang telah hampir 10 tahun mengabdi sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), namun belum memperoleh kesempatan promosi ke jabatan Kepala Satuan Kerja (Kasatker). Menurutnya, masa pengabdian yang panjang dengan beban tanggung jawab strategis tersebut sudah selayaknya menjadi dasar kuat untuk dipertimbangkan dalam jenjang karier yang lebih tinggi.
“Pengabdian hampir satu dekade sebagai PPK bukan waktu yang singkat. Dalam prinsip manajemen pemerintahan yang profesional dan berbasis sistem merit, promosi dari PPK ke Kasatker patut dipertimbangkan sepanjang memenuhi syarat kompetensi, kinerja, dan integritas,” ujar Rolly.
Ia menilai SDM lokal yang lama bertugas di wilayahnya memiliki keunggulan strategis karena memahami secara mendalam karakteristik geografis, kondisi sosial, tantangan lapangan, serta risiko teknis proyek infrastruktur. Pemahaman tersebut penting untuk memastikan efektivitas pembangunan, pengendalian mutu, dan akuntabilitas pelaksanaan proyek.
Rolly menegaskan bahwa pernyataan ini merupakan masukan kebijakan, bukan kritik personal atau tudingan terhadap pihak tertentu. Kejelasan jenjang karier aparatur teknis, kata dia, sangat berpengaruh terhadap motivasi kerja, profesionalisme birokrasi, serta upaya pencegahan potensi penyimpangan sejak tahap awal.
“Jika pengabdian panjang tidak diikuti kejelasan karier, yang dikhawatirkan bukan hanya rasa keadilan aparatur, tetapi juga kualitas tata kelola proyek negara. Promosi berbasis pengalaman dan kinerja adalah bagian dari pencegahan korupsi dari hulu,” tegasnya.
Ia berharap Menteri PUPR membuka ruang evaluasi dan dialog internal terkait pola promosi jabatan di BPJN Sulut dan balai-balai lainnya, agar sistem pengembangan karier benar-benar mencerminkan prinsip merit, keadilan, dan kebutuhan riil daerah.
“Penguatan SDM lokal yang berpengalaman bukan keistimewaan daerah, melainkan kebutuhan negara untuk memastikan pembangunan infrastruktur berjalan efektif, berintegritas, dan berkelanjutan,” pungkas Rolly.
(Elin P)
