SULUT β Anggota Komisi III DPRD Sulut Drs. Boy VA Tumiwa, BSc, SH, MSi memberi perhatian serius terkait dengan upaya Mitigasi yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Sulawesi Utara (BPBD).
Saat rapat dengar pendapat antara BPBD dan Komisi 3, mantan Ketua Dekab Minsel 2 Periode ini meminta agar alat peringatan dini (early Warning system ) harus terpasang agar mengurangi resiko bencana yang lebih besar dan luas.
β Soal bencana manusia tidak dapat menerka kapan terjadi, tetapi dengan kencanggihan teknologi saat ini kita patut waspada paling tidak dengan memasang alat deteksi dini. Apakah Sulut sudah ada atau belum,β tanya Tumiwa saat rapat dengar pendapat bersama Badan Penanggulangan Bencana. Senin (3/7/2023).
Tegasnya ada beberap langkah yang harus menjadi perhatian dan wajib dilakukan untuk Mitigasi Bencana yakni
Menerbitkan peta wilayah rawan bencana,
Memasang rambu-rambu peringatan bahaya dan larangan di wilayah rawan bencana. β¦
Mengembangkan sumber daya manusia.
Mengadakan penyuluhan untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat.
Membuat bangunan yang berguna untuk mengurangi dampak bencana.
Anggota DPRD Sulut dapil Minsel-Mitra yang akan mencalonkan kembali, dan selalu memperjuangkan aspirasi rakyat dilembaga DPRD Sulut ini menyatakan, Badan Penanggulangan bencana bertanggungjawab penuh terhadap berbagai peristiwa bencana baik yang sudah terjadi maupun mitigasi bencana di Sulut.β Ketersediaan Anggaran, Logistik serta berbagai kebutuhan .asyarakat terdampak bencana harus tetap tersedia,β kata Tumiwa.
Sebagaimana laporan Kepala Badan Bencana Sulut Joy Oroh pada RDP untuk alokasi anggaran tahun 2022 ditetapkan sebesar Rp 10 Miliar , ddimana banyak terserap untuk belanja pegawai dan belanja barang dan jasa, sementara untuk kegiatan yang berhubungan bencana sebesar Rp.1.3 Miliar.
(***)