SULUT – Gubernur Sulawesi Utara, Mayjen TNI (Purn) Yulius Selvanus Komaling, SE, menegaskan komitmen penuh pemerintah provinsi dalam mendorong pembangunan yang berkelanjutan melalui perencanaan anggaran yang efisien dan tepat sasaran. Pernyataan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna Penandatanganan Nota Kesepakatan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD 2025, Senin (11/8/2025).
Rapat paripurna yang berlangsung di gedung DPRD Provinsi Sulut ini dihadiri langsung oleh Wakil Gubernur Dr. Johannes Victor Mailangkay, SH, MH, pimpinan dan anggota DPRD, serta jajaran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Kehadiran unsur eksekutif dan legislatif secara penuh mencerminkan kuatnya sinergi dalam menyusun arah kebijakan pembangunan daerah.
Dalam sambutannya, Gubernur Yulius Selvanus menekankan bahwa perubahan KUA-PPAS 2025 bukan sekadar penyesuaian administratif, melainkan langkah strategis untuk memastikan seluruh program pemerintah berjalan efektif. “Kita harus mengalokasikan anggaran dengan bijak, fokus pada sektor yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Ia menyebut beberapa sektor prioritas yang akan menjadi fokus pembangunan tahun depan, antara lain pariwisata, pendidikan, ketahanan pangan, serta pertumbuhan ekonomi berbasis kearifan lokal. Menurutnya, sektor-sektor ini memiliki daya ungkit yang besar terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat Sulut.
Yulius Selvanus juga menyoroti pentingnya pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabel. “Kepercayaan publik dibangun melalui keterbukaan. Setiap rupiah yang dibelanjakan harus jelas manfaatnya bagi rakyat,” tegasnya, sembari mengajak seluruh pemangku kepentingan menjaga integritas dalam proses perencanaan dan pelaksanaan anggaran.
Wakil Gubernur Victor Mailangkay dalam kesempatan yang sama menyampaikan dukungannya terhadap visi pembangunan yang disampaikan gubernur. Ia menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan hanya dapat dicapai melalui kolaborasi yang erat antara pemerintah provinsi, DPRD, pemerintah kabupaten/kota, hingga masyarakat.
Rapat paripurna ini diakhiri dengan penandatanganan Nota Kesepakatan Perubahan KUA dan PPAS 2025 oleh Gubernur Sulut dan pimpinan DPRD. Penandatanganan tersebut menjadi tonggak penting dalam pelaksanaan APBD Perubahan 2025 yang diharapkan mampu menjawab tantangan pembangunan di Sulawesi Utara.
Dengan disepakatinya perubahan KUA-PPAS 2025, Pemerintah Provinsi Sulut optimistis dapat mempercepat realisasi program prioritas, mengoptimalkan potensi daerah, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik. Gubernur Yulius Selvanus menutup sambutannya dengan ajakan untuk bersama-sama menjaga semangat kerja demi mewujudkan Sulut yang maju, sejahtera, dan berdaya saing tinggi.
(Wisje)