MINAHASA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa menunjukkan komitmen kuat dalam pemberantasan korupsi dengan menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) Monitoring Center Surveillance for Prevention (MCSP) Tahun 2025. Rakor yang digelar di Ruang Sidang Kantor Bupati Minahasa pada Selasa (2/9/25) ini secara resmi dibuka dan dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Minahasa, Vanda Sarundajang, SS.
Kegiatan ini tidak hanya dihadiri oleh jajaran pemerintah daerah tetapi juga melibatkan Tim dari Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK-RI), menandakan sinergi yang erat antara pemerintah daerah dan lembaga antirasuah nasional. Turut hadir Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa, Dr. Lynda D. Watania, MM, M.Si, Asisten Administrasi Umum, Inspektur Daerah, serta Tim Koordinasi dan Fasilitasi Rencana Aksi Pencegahan Korupsi Terintegrasi KPK-RI.
Dalam arahan pembukaannya, Wabup Vanda Sarundajang menegaskan peran krusial MCSP sebagai instrumen untuk memperkuat upaya pencegahan korupsi di wilayah Minahasa.
“Pemerintah Kabupaten Minahasa berkomitmen untuk terus meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi,” tegas Sarundajang dihadapan para peserta rapat.
Lebih lanjut, dikatakan bahwa rakor ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat koordinasi dan sinergi lintas perangkat daerah. Tujuannya adalah untuk memastikan pelaksanaan rencana aksi pencegahan korupsi yang terintegrasi dan selaras dengan program-program yang diusung oleh KPK-RI. Dengan koordinasi yang baik, diharapkan upaya pencegahan korupsi dapat lebih efektif dan menyeluruh.
Kehadiran sejumlah kepala perangkat daerah dalam rakornas ini memperlihatkan tingkat kepedulian yang tinggi. Hadir antara lain Kadis Kominfo Maya Marina Kainde SH, MAP, Kadis Perkim Ir. Nofry Lontasn ST, Kadis Kesehatan dr. Imelda Rattu, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Moudy Rengkuan SH MAP, serta Kepala Badan Pendapatan Daerah Djefry Tangkulung SH, MAP.
Dengan diselenggarakannya rakornas ini, Pemkab Minahasa berharap dapat menciptakan ekosistem pemerintahan yang lebih bersih dan berintegritas, serta mendukung terwujudnya Minahasa yang maju dan bebas dari korupsi.
(Budi)
