SULUT – Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melaksanakan kunjungan kerja reses di Provinsi Sulawesi Utara untuk menyerap aspirasi langsung dari pemerintah daerah dan berbagai pemangku kepentingan. Kegiatan yang berlangsung di Manado pada Senin (6/10/2025) ini difokuskan pada pembahasan isu-isu strategis di bidang pendidikan, kebudayaan, pariwisata, pemuda, dan olahraga.
Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, diwakili oleh Wakil Gubernur Victor Mailangkay, menyambut positif kedatangan para legislator pusat tersebut. Dalam sambutannya, Victor Mailangkay menyampaikan apresiasi atas perhatian dan dukungan berkelanjutan dari Komisi X DPR RI terhadap pembangunan sektor-sektor vital di daerah.
Ia menegaskan bahwa kunjungan ini merupakan momentum penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Mailangkay berharap dialog yang terjalin dapat menghasilkan kebijakan dan program konkret yang berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat Sulawesi Utara.
“Sinergi pusat dan daerah sangat penting dalam mempercepat pembangunan, terutama di sektor pendidikan dan pariwisata yang merupakan dua potensi unggulan Sulawesi Utara,” tegas Wakil Gubernur dalam paparannya.
Lebih lanjut, Victor Mailangkay menekankan komitmen pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas layanan pendidikan serta memperluas promosi dan pengembangan pariwisata. Dua sektor ini dinilai memiliki peran krusial dalam memajukan perekonomian dan membangun SDM masyarakat Sulut.
Rangkaian kunjungan kerja ini juga diisi dengan dialog interaktif yang melibatkan berbagai unsur masyarakat. Turut hadir perwakilan dari instansi pendidikan, tokoh budaya, akademisi, serta pelaku industri pariwisata.
Diskusi berlangsung terbuka dan konstruktif, menghasilkan berbagai masukan strategis dari akar rumput. Aspirasi yang diserap ini diharapkan dapat memperkaya dan menguatkan perumusan kebijakan nasional di sektor-sektor yang menjadi kewenangan Komisi X.
Kehadiran Komisi X DPR RI di daerah ini tidak hanya menjadi sarana penyerapan aspirasi, tetapi juga wujud transparansi dan akuntabilitas, memastikan program pembangunan nasional selaras dengan kebutuhan dan potensi yang ada di tingkat daerah.