Bolmong—Menjelang perayaan Hari Raya Natal dan Tahun Baru, masyarakat Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) menghadapi tekanan serius terhadap ketersediaan bahan pokok, khususnya gas LPG 3 kilogram bersubsidi. Kelangkaan LPG 3 Kg kini semakin dirasakan warga, dengan harga di tingkat pengecer dan warung melonjak hingga Rp50.000 per tabung, jauh melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah.
Kondisi ini memperkuat dugaan adanya praktik penyimpangan dalam rantai distribusi, mulai dari penimbunan, pengalihan distribusi, hingga permainan harga oleh oknum agen, pangkalan, maupun pengecer yang tidak bertanggung jawab. Praktik tersebut jelas mencederai hak masyarakat kecil dan berpotensi menjadi kejahatan ekonomi, terlebih terjadi menjelang hari besar keagamaan yang seharusnya membawa rasa aman dan sukacita bagi umat.
Atas situasi ini, Polres Bolmong diminta untuk bertindak tegas dan terukur dengan melakukan pengawasan menyeluruh terhadap seluruh jalur distribusi LPG 3 Kg. Pengawasan tidak boleh berhenti pada tataran imbauan, melainkan harus disertai pengecekan langsung ke agen, pangkalan resmi, hingga warung dan pengecer di lapangan, guna memastikan tidak terjadi penjualan di atas HET, penimbunan, pengoplosan, maupun distribusi ilegal.
Menanggapi hal tersebut, pihak Polres Bolmong menegaskan komitmennya untuk melakukan pengawasan ketat dengan melibatkan unit Reserse Kriminal (Reskrim) di seluruh Polsek jajaran Polres Bolmong.
“Terkait kelangkaan dan kenaikan harga gas LPG 3 Kg, kami akan melakukan pengawasan secara intensif dengan melibatkan unit Reskrim di Polsek jajaran Polres Bolmong. Kami peringatkan secara tegas kepada seluruh agen, pangkalan, dan penjual eceran agar tidak menjual LPG 3 Kg di atas HET, tidak melakukan penimbunan, serta tidak memanfaatkan momentum jelang Natal dan Tahun Baru untuk berspekulasi harga demi keuntungan pribadi,” tegas pihak kepolisian.
Kapolres Bolmong Melalui Kasat Reskrim IPTU Stevanus Mentu S.I.P juga menegaskan bahwa LPG 3 Kg merupakan bahan bakar bersubsidi yang memiliki kekhususan pengguna, yaitu kelompok rumah tangga, usaha mikro, nelayan, dan petani sasaran. Penggunaan LPG 3 Kg oleh usaha menengah ke atas maupun badan usaha non-sasaran merupakan pelanggaran hukum.
“Apabila ditemukan agen atau pihak lain yang melakukan penyalahgunaan, termasuk penimbunan, pengoplosan, atau penyaluran kepada pihak yang tidak berhak, maka akan ada konsekuensi hukum pidana. Bagi agen yang terbukti melakukan pelanggaran, selain proses pidana, izin usahanya juga dapat dicabut. Setiap penjualan LPG wajib dilengkapi dokumen dan izin niaga yang sah,” lanjutnya.
Kasat Reskrim Polres Bolmong IPTU Stevanus Mentu S.I.P.menegaskan bahwa seluruh bentuk modus operandi penyalahgunaan LPG 3 Kg, baik yang dilakukan oleh individu maupun badan usaha, merupakan peristiwa pidana dan akan ditindak tegas sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.
Masyarakat pun diimbau untuk tidak takut melapor apabila menemukan praktik penimbunan, penjualan di atas HET, atau penyalahgunaan LPG 3 Kg di lingkungannya.
Penegakan hukum yang tegas, transparan, dan berpihak pada kepentingan rakyat dinilai menjadi kunci agar subsidi negara benar-benar tepat sasaran dan tidak terus menjadi ladang permainan oknum setiap menjelang hari besar keagamaan.
Tim Resmob Raja Bogani Akan segera menindak oknum-oknum nakal yang menampung serta menjual Tabung Gas 3kg.dengan harga yang sudah di tetapkan..Ucap Stevanus Mentu.sebagai Kasat Reskrim Polres Bolmong..
(Elin P)
