MANADO – Universitas Negeri Manado (Unima) terus menunjukkan peran strategisnya dalam mendukung penguatan penegakan hukum nasional. Dalam rangka persiapan pelaksanaan Seminar Nasional bertema “RUU KUHAP dan Masa Depan Penegakan Hukum Indonesia”, Wakil Rektor Bidang Keuangan, Perencanaan, dan Umum Unima, Prof. Dr. Donal Matheos Ratu, S.Pd., M.Hum, hadir langsung dalam rapat koordinasi yang digelar oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara di Aula Sam Ratulangi, Rabu (30/7/2025).
Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Pelaksana Harian (Plh) Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum (FISH) Unima, Dr. Erick Lobja, S.Pd., M.Si, dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni FISH, Dr. Joyce Christian Kumaat, S.Pi., M.Sc., M.Si.
Rapat koordinasi dibuka langsung oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara, Dr. Andi Muhammad Taufik, S.H., M.H., CGCAE, dan dihadiri oleh jajaran pejabat struktural Kejati Sulut, mulai dari para Asisten, Koordinator, hingga Kepala Seksi dari bidang Pidum, Pidsus, dan Intel.
Prof. Donal Ratu menyampaikan apresiasi tinggi atas kepercayaan yang diberikan kepada Unima sebagai tuan rumah seminar nasional bergengsi tersebut. “Unima merasa terhormat dipercaya oleh Kejaksaan Tinggi Sulut sebagai mitra strategis dan perwakilan dari Provinsi Sulawesi Utara dalam pelaksanaan seminar nasional ini. Ini adalah bentuk nyata kontribusi Unima dalam mendukung masa depan hukum Indonesia,” ujar Prof. Donal.
Ia juga menegaskan bahwa kegiatan ini mendapat dukungan penuh dari Rektor Unima, Dr. Joseph Kambey, SE., Ak., MBA, yang memandang kerja sama ini sebagai bagian penting dari upaya memperkuat peran perguruan tinggi dalam reformasi hukum nasional.
Kolaborasi Akademik dan Praktisi Hukum
Plh Dekan FISH Unima, Dr. Erick Lobja, menyatakan bahwa FISH Unima siap berperan aktif menyukseskan seminar tersebut.
“FISH akan mengerahkan seluruh potensi akademik untuk menjamin kelancaran kegiatan ini. Ini merupakan implementasi nyata kerja sama antara Unima dan Kejati Sulut,” ujarnya, Rabu (30/07/2025).
Sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik, Dr. Erick menekankan bahwa kegiatan ini memiliki peran penting dalam mendukung agenda Kampus Berdampak yang terus digaungkan oleh Unima. Ia berharap Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum (FISH) Unima, khususnya para dosen dan sivitas akademika di Program Studi Hukum, dapat berperan aktif dalam menyukseskan kegiatan ini, tidak hanya dari sisi teknis pelaksanaan, tetapi juga dalam memberikan kontribusi dalam hal naskah akademik.
Dukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)
Dr. Erick juga menyebutkan bahwa kolaborasi antara Unima dan Kejati Sulut merupakan wujud nyata dari dukungan kampus terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals), khususnya dalam hal kemitraan strategis dan pembangunan institusi hukum yang kuat dan inklusif serta memastikan akses terhadap keadilan bagi semua semua lapisan masyarakat.
Sementara itu, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni FISH Unima, Dr. Joyce Christian Kumaat, S.Pi., M.Sc., M.Si., menilai bahwa pelaksanaan seminar nasional ini sangat relevan dan strategis, terutama dalam meningkatkan atmosfer akademik di tengah momentum penting penerimaan mahasiswa baru di lingkungan FISH Unima.
“Seminar ini tidak hanya menjadi ajang diskusi ilmiah tingkat nasional, tetapi juga momentum edukatif bagi sivitas akademika, khususnya mahasiswa baru, untuk memahami dinamika hukum dan peran institusi penegak hukum di Indonesia,” ujar Dr. Joyce.
Ia menambahkan bahwa koordinasi antara FISH Unima dan Kejaksaan Tinggi Sulut telah berjalan intensif. “Kami telah berkomunikasi langsung dengan Kepala Kejati Sulut dan Kepala Seksi Intelijen, dan direncanakan keduanya akan turut hadir dalam kegiatan Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PK2MB) FISH Unima mendatang,” jelasnya.
Kehadiran pihak Kejaksaan, lanjut Dr. Joyce, menjadi bagian dari penguatan karakter dan wawasan hukum bagi mahasiswa baru, sebagai upaya membentuk lulusan yang sadar hukum dan berintegritas tinggi.
“Ini adalah bentuk nyata sinergi antara kampus dan lembaga hukum untuk membangun generasi yang berdaya saing dan berkontribusi pada bangsa,” Kumaat.
Seminar nasional ini dijadwalkan berlangsung pada tanggal 6 Agustus 2025 di Unima Tondano, Kabupaten Minahasa, dan akan melibatkan akademisi, praktisi hukum, mahasiswa, serta pemangku kepentingan lainnya. Dengan tema yang menyoroti Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP), kegiatan ini diharapkan menjadi ruang ilmiah sekaligus strategis dalam merumuskan masa depan penegakan hukum di Indonesia.
Berikut Profil Singkat Pembicara Seminar Nasional Prof. Dr. Pujiyono Suwadi, S.H., M.H:
Prof. Dr. Pujiyono, Suwadi S.H., M.Hum., merupakan akademisi Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret (UNS), sebagai Ketua Komisi Kejaksaan RI.
Pujiyono merupakan guru besar termuda di FH UNS yang memulai karier sebagai dosen sejak 2003. Ia menempuh pendidikan S3 Ilmu Hukum dengan prestasi luar biasa—lulus dalam 3,6 tahun dengan IPK 3,96. Kariernya terus menanjak hingga dipercaya sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset, dan Kemahasiswaan FH UNS sejak 2019.
Aktif dalam kegiatan sosial sejak muda, Pujiyono juga dikenal sebagai konsultan hukum, saksi ahli, dan penggerak di berbagai organisasi seperti PASOEPATI, Karang Taruna, serta alumni FH UNS.
Dengan rekam jejak panjang di dunia hukum, akademik, dan sosial, penunjukan Prof. Pujiyono sebagai Ketua Komisi Kejaksaan RI diharapkan membawa semangat pembaruan, transparansi, serta penguatan fungsi pengawasan lembaga kejaksaan yang berintegritas. (Abner)