JAKARTA – Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) meminta anggaran tambahan ke DPR RI senilai Rp 25 triliun untuk tahun anggaran 2025. Adapun pagu indikatif dari Kemendikbudristek telah disepakati sebesar Rp 83,187 triliun.
Hal tersebut disampaikan Sekjen Kemendikbud Ristek Suharti dalam rapat bersama Komisi X DPR RI di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (13/6/2024). Hadir dalam rapat ini Mendikbud Nadiem Makarim.
“RAPBN Kemendikbudristek sesuai dengan alokasi pagu indikatif yang totalnya sebesar Rp 83,19 triliun. Kami memprioritaskan kegiatan-kegiatan dengan pembiayaan wajib, baik itu prioritas nasional maupun prioritas kementerian lembaga,” ujar Suharti dalam rapat.
Suharti mengatakan pagu indikatif terbaru lebih rendah dari anggaran pada 2023. Ia kemudian meminta tambahan anggaran sebesar Rp 25 triliun kepada Komisi X DPR RI.
“Kami mengusulkan untuk tambahan sebesar Rp 25 triliun untuk membiayai kegiatan-kegiatan untuk memastikan program prioritas tetap bisa dilanjutkan dan juga diakselerasi. Perlunya perhatian pada peningkatan kualitas perguruan tinggi termasuk swasta, baik akademik maupun vokasi,” kata Suharti.
“Juga diperlukan tambahan untuk bantuan uang kuliah serta dukungan untuk pendidikan vokasi melalui SMK, di luar SMK pusat keunggulan yang juga masih membutuhkan perhatian,” sambungnya.
Berikut ini rincian penggunaan tambahan anggaran Kemendikbudristek:
1. Program PAUD dan wajib belajar 12 tahun Rp 3.839.211.824
2. Program Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan Rp 1.370.916.303
3. Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran Rp 7.675.022.010
4. Program Pendidikan Tinggi Rp 8.564.014.353
5. Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Rp 2.178.063.934
6. Program Dukungan Manajemen Rp 1.385.930.657. (Abner)
