MINUT – Bupati Joune Ganda bersama Ketua DPRD Minut Vonny A. Rumimpunu menghadiri Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung Merah Putih, Jakarta, Rabu (13/8/2025).
Pemberantasan korupsi merupakan komitmen Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara (Minut) untuk membangun tata kelola yang akuntabel dan bebas korupsi kembali ditegaskan.
Rakor yang diikuti seluruh kepala daerah se-Sulawesi Utara ini menjadi ajang konsolidasi komitmen kolektif antara pemerintah daerah dan legislatif. Wakil Ketua KPK, Johanis Tanak, menekankan bahwa pencegahan korupsi harus menjadi implementasi nyata, bukan sekadar formalitas. Ia menyoroti area rawan seperti pengelolaan sumber daya alam, BUMD, dana desa, serta keuangan daerah yang bersumber dari program pemerintah pusat.
Bupati Joune Ganda menegaskan, penandatanganan komitmen yang dilakukan bersama pimpinan DPRD merupakan mandat tegas bagi jajaran Pemkab Minut untuk mengawal setiap program pemerintahan secara sistematis dan masif. “Ini menjadi salah satu prioritas utama dalam pemerintahan yang saya pimpin pada periode kedua ini, dengan pengawasan ketat oleh Inspektorat,” ujar Sekjen APKASI itu.
Kepala Inspektorat Minut, Steven Tuwaidan, menambahkan bahwa kepemimpinan Joune Ganda dan Wakil Bupati Kevin William Lotulung (JGKWL) menunjukkan komitmen tinggi dalam mencegah korupsi. Pengawasan dilakukan mulai dari tahap perencanaan hingga pelaporan, dengan dorongan untuk memperkuat kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan memastikan setiap OPD bekerja sesuai regulasi.
“Bukti komitmen itu nyata, salah satunya capaian MCP KPK Tahun 2024 di mana Minahasa Utara meraih peringkat pertama di Sulawesi Utara. Arahan pimpinan jelas, prestasi ini harus dipertahankan di 2025,” tegas Tuwaidan.
(Budi)