MINAHASA —Pemerintah Kabupaten Minahasa mendapat sorotan langsung dari pemerintah pusat. Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Akhmad Wiyagus melakukan kunjungan kerja strategis dan diterima Sekretaris Daerah Kabupaten Minahasa, Dr. Lynda D. Watania, M.Si, di Kantor Bupati Minahasa, Kamis (8/1/2026).
Pertemuan tersebut menjadi forum evaluasi terpadu atas pelaksanaan Program Strategis Nasional (PSN) sekaligus penguatan ekonomi kerakyatan melalui Koperasi Merah Putih, yang diproyeksikan sebagai tulang punggung pertumbuhan ekonomi daerah berbasis masyarakat.
Di hadapan jajaran asisten dan kepala OPD Pemkab Minahasa, Wamendagri menegaskan bahwa kehadirannya bukan sekadar kunjungan seremonial, melainkan bentuk pengawasan langsung untuk memastikan kebijakan pusat berjalan presisi hingga ke tingkat daerah.
“Capaian tahun 2025 kita bedah bersama. Ini penting untuk menentukan arah kebijakan yang lebih tajam dan terukur ke depan,” kata Akhmad Wiyagus.
Ia menekankan perlunya mengukur efektivitas program yang telah berjalan sepanjang tahun sebelumnya, sekaligus memastikan Koperasi Merah Putih memiliki fondasi kelembagaan dan ekonomi yang kuat agar mampu berkembang dan memberi dampak nyata bagi masyarakat Sulawesi Utara, khususnya Minahasa.
Hasil evaluasi tersebut akan menjadi kompas kebijakan bagi Pemkab Minahasa dalam menyusun langkah taktis pada tahun anggaran berjalan, termasuk penajaman prioritas dan efisiensi pelaksanaan program.
Menanggapi asistensi dari Kemendagri, Sekda Lynda D. Watania menegaskan komitmen Pemkab Minahasa untuk segera melakukan sinkronisasi kebijakan sesuai arahan pimpinan daerah.
Langkah strategis yang disiapkan meliputi:
-
Penyelarasan kebijakan daerah dengan standar dan target nasional
-
Percepatan penyerapan anggaran berbasis ekonomi riil
-
Menjaga keberlanjutan PSN yang berorientasi langsung pada kesejahteraan masyarakat
“Arahan pemerintah pusat menjadi penguat langkah kami agar pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat,” ujar Watania.
Kunjungan Wamendagri ini menegaskan posisi strategis Kabupaten Minahasa dalam peta pembangunan nasional awal 2026. Dengan asistensi langsung dari Kemendagri, pemerintah daerah diharapkan mampu meminimalkan hambatan birokrasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.
(Budi)
