Bolaang Mongondow || Penyaluran bantuan pangan kepada 193 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Desa Solimandungan Satu yang dilaksanakan pada 13 Juni 2026 menuai sorotan dari sejumlah warga.
Pasalnya, bantuan yang seharusnya diterima setiap KPM berupa 20 kilogram beras dan 4 liter Minyakita, diduga tidak disalurkan secara utuh. Warga mengaku hanya menerima 3 liter minyak goreng, sementara 1 liter lainnya disebut dipotong dengan alasan untuk diberikan kepada warga yang membantu proses pembongkaran muatan dari kendaraan pengangkut bantuan.
Sejumlah warga mempertanyakan dasar aturan atau regulasi yang menjadi landasan pemotongan tersebut. Menurut mereka, jika bantuan telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dengan jumlah tertentu untuk setiap penerima manfaat, maka seluruh bantuan seharusnya diserahkan secara utuh kepada penerima tanpa adanya pengurangan.
“Kami ingin mengetahui apakah memang ada aturan yang memperbolehkan bantuan pangan dipotong untuk keperluan biaya bongkar muat atau diberikan kepada pihak lain. Karena yang kami ketahui, bantuan tersebut sudah memiliki jumlah yang jelas untuk setiap KPM,” ungkap salah seorang warga yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan.
Selain persoalan dugaan pemotongan bantuan, warga juga mempertanyakan lokasi penyaluran yang dilaksanakan di rumah kepala desa. Menurut mereka, penyaluran bantuan sosial dan pangan akan lebih transparan apabila dilakukan di kantor atau balai desa yang merupakan fasilitas resmi pemerintah desa.
“Kami hanya ingin proses penyaluran bantuan berjalan terbuka dan transparan. Jika dilakukan di balai desa, masyarakat bisa melihat langsung jumlah bantuan yang datang dan yang disalurkan kepada penerima,” ujar warga lainnya.
Kondisi ini memunculkan berbagai pertanyaan di tengah masyarakat terkait mekanisme penyaluran bantuan serta pengawasan terhadap program bantuan pemerintah. Warga berharap pihak-pihak terkait, baik pemerintah desa maupun instansi yang berwenang, dapat memberikan penjelasan secara terbuka mengenai dasar pemotongan bantuan tersebut dan prosedur penyaluran yang digunakan.
Hingga berita ini ditulis, belum ada keterangan resmi dari Pemerintah Desa Solimandungan Satu terkait dugaan pemotongan bantuan pangan maupun alasan penyaluran yang dilakukan di rumah kepala desa.
Masyarakat berharap persoalan ini dapat segera mendapat klarifikasi agar tidak menimbulkan polemik berkepanjangan serta menjaga kepercayaan publik terhadap program bantuan sosial pemerintah.
(Sebedeus Tinungki)