BOLAANG MONGONDOW – Kesabaran masyarakat Desa Toruakat akhirnya pecah. Setelah hampir satu tahun memperjuangkan kejelasan tapal batas yang tak kunjung menemukan titik terang, warga memilih turun ke jalan dan memblokade akses utama menuju Desa Kanaan, Kecamatan Dumoga, pada Selasa (9/6/2026).
Aksi tersebut bukan terjadi tanpa alasan. Menurut warga, berbagai upaya telah dilakukan, mulai dari menyampaikan aspirasi kepada pemerintah daerah hingga mendatangi DPRD Kabupaten Bolaang Mongondow. Namun hingga kini, persoalan yang mereka anggap menyangkut hak dan masa depan masyarakat Toruakat belum juga mendapatkan penyelesaian yang jelas.
Padahal, di tengah kebuntuan yang terjadi, masyarakat sempat mendapatkan angin segar ketika Bupati Bolaang Mongondow, Yusra Alhabsyi, menerima dan bertemu langsung dengan warga Toruakat di Rumah Dinas Bupati.
Warga mengaku saat itu mereka datang membawa berbagai dokumen, bukti, dan penjelasan terkait sejarah wilayah yang menjadi sengketa. Pertemuan yang berlangsung hingga larut malam itu sempat menumbuhkan optimisme bahwa pemerintah daerah akan berdiri di tengah sebagai penengah yang adil.
“Kami merasa lega waktu itu. Pak Bupati mendengar langsung penjelasan kami, melihat bukti-bukti yang kami bawa, bahkan menyampaikan akan membantu menyelesaikan persoalan ini. Kami pulang sudah lewat tengah malam karena percaya ada harapan,” ujar salah seorang warga.
Namun harapan yang sempat tumbuh itu, menurut warga, perlahan berubah menjadi kekecewaan.
Masyarakat mengaku mulai merasakan adanya kejanggalan saat pertemuan berlangsung. Mereka menyebut ada sejumlah pihak yang melakukan pembicaraan secara tertutup dengan Bupati, sementara masyarakat yang sebelumnya berada di dalam ruangan diminta keluar.
“Kami tidak tahu apa yang dibicarakan saat itu. Tapi setelah pertemuan tersebut, kami merasa ada perubahan sikap. Yang awalnya kami lihat bersemangat membantu penyelesaian persoalan masyarakat, perlahan tidak lagi menunjukkan keberpihakan yang sama,” ungkap seorang warga.
Pernyataan tersebut merupakan pandangan dan penilaian warga yang hadir dalam pertemuan tersebut.
Bagi masyarakat Toruakat, persoalan ini bukan sekadar sengketa administrasi desa. Mereka menilai konflik ini menyangkut wilayah perkebunan yang selama ini menjadi sumber penghidupan masyarakat. Warga juga mengingatkan bahwa Toruakat merupakan desa induk yang dahulu memberikan sebagian wilayahnya untuk program transmigrasi yang kemudian berkembang menjadi Desa Kanaan.
Karena itu, masyarakat merasa tidak adil ketika wilayah yang menurut mereka selama ini menjadi bagian dari Toruakat justru menjadi objek klaim yang terus menimbulkan polemik.
Kekecewaan terhadap lambannya penyelesaian masalah akhirnya memuncak menjadi aksi pemblokiran jalan. Akses menuju Desa Kanaan lumpuh total, sementara warga menegaskan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk protes terhadap ketidakpastian yang mereka rasakan selama ini.
“Kalau pemerintah cepat menyelesaikan persoalan ini secara adil dan transparan, tentu tidak akan ada aksi seperti ini. Kami hanya ingin hak kami jelas, wilayah kami jelas, dan pemerintah hadir memberikan kepastian,” tegas warga.
Kini sorotan publik tertuju pada pemerintah daerah. Masyarakat menunggu apakah persoalan tapal batas yang telah berlarut-larut ini akan segera diselesaikan, atau justru terus menjadi bara dalam sekam yang sewaktu-waktu dapat memicu ketegangan yang lebih besar.
Bagi warga Toruakat, yang mereka perjuangkan hari ini bukan sekadar batas wilayah di atas peta, melainkan harga diri, sejarah, dan hak yang mereka yakini tidak boleh hilang hanya karena tarik-menarik kepentingan